Rakorwil Jaktim 2026: Pelayanan Publik, Sampah hingga Mitigasi Bencana Jadi Sorotan

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) tingkat kota untuk bulan April 2026 di Ruang Pola Sri Gunting, Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Kamis (16/4/2026).

RADARTERKINI.ID | JAKARTA – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) tingkat kota untuk bulan April 2026 di Ruang Pola Sri Gunting, Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Kamis (16/4/2026). Kegiatan ini dipimpin langsung Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Munjirin, dan diikuti jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Jakarta Timur.

Dalam rapat tersebut, Pemkot Jakarta Timur membahas sejumlah isu strategis yang menjadi fokus utama pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Empat prioritas utama yang ditekankan meliputi peningkatan pelayanan publik, mitigasi bencana, pengelolaan sampah, serta gerakan pemberantasan ikan sapu-sapu.

Baca Juga :  Kasus Hogi Minaya Tuai Sorotan, Ahli Hukum Singgung Pembelaan Diri

Wali Kota Munjirin menegaskan bahwa pelayanan publik harus terus dioptimalkan agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah yang responsif dan solutif terhadap kebutuhan warga. Ia juga menyoroti pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana, mengingat kondisi cuaca dan lingkungan yang dinamis.

Selain itu, pengelolaan sampah menjadi perhatian serius dengan dorongan kepada seluruh perangkat daerah untuk memperkuat penanganan secara konsisten dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Sementara itu, gerakan basmi ikan sapu-sapu yang dijadwalkan pada Jumat (17/4/2026) diharapkan menjadi langkah konkret dalam menjaga keseimbangan ekosistem perairan di wilayah Jakarta Timur.

Baca Juga :  Datu Luwu Dukung AINS Pimpin KKSS

Rakorwil ini juga dirangkaikan dengan pemberian Piagam Penunjukan Kelurahan Cantik (Cinta Statistik) serta penandatanganan komitmen bersama oleh para camat dan lurah se-Jakarta Timur dalam mendukung percepatan sertifikasi aset tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Melalui kegiatan ini, Pemkot Jakarta Timur berupaya memperkuat sinergi lintas sektor guna mendorong optimalisasi pelayanan publik serta menciptakan lingkungan yang tertata dengan baik. Upaya tersebut mencakup berbagai bidang, mulai dari pemerintahan, perekonomian, pembangunan, lingkungan hidup, hingga kesejahteraan masyarakat.