RADARTERKINI.ID | JAKARTA – Puluhan organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Jakarta Utara dikumpulkan dalam kegiatan strategis bertajuk Implementasi Kebijakan Organisasi Kemasyarakatan DKI Jakarta 2025, yang digelar di Ruang Balai Yos Sudarso Lantai 3, Kamis (22/5). Kegiatan ini menjadi momen penting dalam menguatkan peran ormas sebagai mitra aktif pemerintah dalam pembangunan.
Acara ini diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai bentuk sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang pendaftaran dan pengelolaan sistem ormas.
Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, Hendra Hidayat, secara tegas menyampaikan bahwa era ormas hanya hadir saat undangan atau bantuan harus segera ditinggalkan.
“Ormas adalah pilar ketiga pembangunan. Bukan hanya pendamping, tapi penggerak. Pemerintah butuh mitra strategis yang bisa mengawasi, menggerakkan masyarakat, dan menyuarakan aspirasi,” tegas Hendra saat membuka acara.
Hendra menyebutkan tiga peran vital ormas dalam kerangka Pentahelix pembangunan: sebagai mitra pemerintah, wadah aspirasi masyarakat, dan pilar komunitas. Peran ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi kebijakan publik.
Tak hanya soal peran strategis, pemerintah juga menitipkan pesan penting soal program-program unggulan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), KJMU, hingga beasiswa gratis untuk jenjang S1, S2, dan S3. Hendra berharap ormas bisa menjadi motor penggerak edukasi di tingkat komunitas, termasuk di wilayah pesisir dan permukiman padat.
“Edukasi tentang KJP, KJMU, dan beasiswa itu dimulai dari komunitas. Ormas harus hadir di tengah-tengah masyarakat,” ujar Hendra.
Selain Wali Kota, acara ini turut menghadirkan narasumber nasional, di antaranya Dr. Nieke, Ms., SH., MM (praktisi hukum), Febry Joko Abrianto, S.STP. (Perencana Ahli Muda, Ditjen Polpum Kemendagri RI), dan Putri Khairunnisa, S.I.Kom (praktisi komunikasi).
Dengan antusiasme tinggi dari para peserta, kegiatan ini ditutup dengan harapan besar agar ormas di Jakarta Utara menjadi pionir dalam menciptakan wilayah yang aman, adil, dan partisipatif.
“Ini bukan soal proyek, ini soal peran. Ketika ormas diam, masyarakat kehilangan suara,” tutup Hendra dengan penuh makna.
