RADARTERKINI.ID | JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Peradi Awalindo (Perkumpulan Advokat Raih Keadilan Awalindo) resmi menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Jakarta (UNIJA) dalam penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan Ujian Profesi Advokat (UPA).
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Kantor DPP Peradi Awalindo, Jalan Tanah Abang III No. 31, Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2026).
Kolaborasi ini menjadi salah satu langkah strategis dalam pengembangan pendidikan profesi advokat di Indonesia. Selain memperluas akses penyelenggaraan PKPA dan UPA, kerja sama tersebut diarahkan untuk membangun ekosistem pendidikan hukum yang mengintegrasikan dunia akademik, organisasi profesi, dan pemerintah.
Ketua Umum DPP Peradi Awalindo, Dr. Aulia Taswin, S.H., M.H., mengatakan kerja sama tersebut merupakan bentuk nyata sinergi antara perguruan tinggi dan organisasi profesi dalam meningkatkan kualitas pendidikan hukum nasional.
Menurut Aulia, perguruan tinggi saat ini tidak cukup hanya melahirkan lulusan yang unggul secara akademik, tetapi juga harus menghasilkan sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan dunia kerja serta memiliki integritas dan moral yang kuat.
“Kolaborasi Peradi Awalindo dan Universitas Jakarta (UNIJA) merupakan langkah konkret untuk memperluas jangkauan, mutu, dan relevansi pendidikan hukum berkelanjutan di tanah air. Tantangan ke depan adalah bagaimana menyelaraskan keahlian praktik hukum modern dengan nilai-nilai etika, integritas, dan adab sebagai fondasi utama penegakan hukum yang bermartabat,” ujar Aulia.
Ia menegaskan, penandatanganan kerja sama tersebut bukan sekadar seremoni administratif, melainkan momentum untuk menyatukan kekuatan organisasi profesi dan perguruan tinggi dalam membangun masa depan pendidikan hukum Indonesia.
Menurutnya, Universitas Jakarta memiliki tradisi akademik yang kuat, sedangkan Peradi Awalindo membawa komitmen untuk membangun advokat yang kompeten, berintegritas, dan beretika.
“Hari ini kita tidak sekadar menandatangani sebuah nota kesepahaman. Hari ini kita sedang menyatukan dua kekuatan besar bangsa. Ketika keduanya dipersatukan, kita sedang membangun ekosistem pendidikan hukum yang menjadikan ilmu, integritas, dan akhlak sebagai fondasi lahirnya pendidikan hukum yang dipercaya masyarakat dan melahirkan advokat yang cerdas secara intelektual serta kokoh secara moral,” imbuhnya.
Aulia juga menuturkan bahwa keterlibatan Universitas Jakarta memiliki makna simbolis sekaligus strategis sebagai pusat lahirnya ilmu pengetahuan dan karakter calon penegak hukum Indonesia.
“Warisan terbesar kita bukanlah dokumen yang ditandatangani, melainkan manusia berintegritas yang berhasil kita lahirkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan hukum Indonesia membutuhkan kolaborasi lintas sektor melalui ekosistem keadilan yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, organisasi profesi advokat, serta masyarakat.
UNIJA Dorong Advokat Berintegritas
Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jakarta (UNIJA), Ahmad Farhan Choirullah, S.H.I., bersama Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Jakarta, Retno Untari, S.H., M.H., turut hadir dalam penandatanganan kerja sama tersebut.
Ahmad Farhan mengatakan, kerja sama antara UNIJA dan Peradi Awalindo diharapkan dapat memperkuat penyelenggaraan PKPA dan UPA sekaligus membangun pemahaman bahwa keadilan tidak cukup hanya dipahami sebagai penerapan aturan hukum, tetapi juga harus menghadirkan perlindungan terhadap martabat manusia.
“Ekosistem keadilan berarti keadilan tidak hanya diserahkan kepada satu lembaga, satu profesi, atau satu prosedur. Keadilan harus dibangun melalui sinergi banyak aktor, penegak hukum yang berintegritas, advokat yang profesional dan beretika, perguruan tinggi yang menghasilkan ilmu dan kader hukum, serta masyarakat yang memiliki literasi hukum dan kesadaran etik,” ujar Ahmad Farhan.
Ia menekankan bahwa profesi advokat merupakan officium nobile atau profesi yang mulia sehingga tidak boleh hanya berorientasi pada kemenangan dalam perkara.
“Advokat tidak boleh menjadikan konflik sebagai komoditas. Advokat tidak boleh memperpanjang perkara hanya demi keuntungan. Advokat harus menjadi penjernih persoalan, penuntun proses hukum, dan penjaga agar keadilan tidak dikalahkan oleh kepentingan sesaat,” tegasnya.
Ahmad Farhan berharap mahasiswa Program Studi S-1 Hukum Universitas Jakarta dapat mengikuti PKPA dan UPA. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan dapat memperoleh kesempatan magang di lingkungan Peradi Awalindo, khususnya pada semester 5 atau semester 7.
Peradi Awalindo Siapkan Calon Advokat Profesional
Sekretaris Jenderal DPP Peradi Awalindo, Wilhelmus Soumeru, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi kepada Universitas Jakarta yang telah mempercayakan kerja sama penyelenggaraan PKPA dan UPA kepada Peradi Awalindo.
“Dan kami ke depan akan terus berkolaborasi dengan Universitas Jakarta untuk mendapatkan calon advokat yang profesional dan mengedepankan kode etik profesi sebagai advokat,” tuturnya.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir sejumlah pengurus DPP Peradi Awalindo, di antaranya Wakil Ketua Lutfi, S.H., M.H., Bendahara Elis Mellawati, S.H., Charter Souisa, S.H., M.H., Rio Sjesa, S.H., M.H., Penasehat Cardi Santoso, S.H., Patiro Manalu, S.H., Rijaldi, Erwin, serta sejumlah anggota Peradi Awalindo.
Pengurus DPP Peradi Awalindo juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh perwakilan Universitas Jakarta yang hadir dan mendukung pelaksanaan kerja sama tersebut.
“Kami dari pengurus DPP Peradi Awalindo mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh perwakilan dari Universitas Jakarta (UNIJA) yang melakukan MoU dengan Peradi Awalindo. Insyaallah ke depan kerja sama ini akan semakin baik lagi,” ujarnya.
