RADAR TERKINI|JAKARTA – Polemik kebijakan baru Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memunculkan kekhawatiran pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan dirumahkan mendapat klarifikasi dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Pemerintah menegaskan penyesuaian skema operasional MBG 2.0 bukan merupakan instruksi untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau mengurangi jumlah relawan di dapur pelayanan.
Polemik bermula setelah beredar video di media sosial yang memperlihatkan sejumlah pekerja SPPG menangis karena menerima kabar akan dirumahkan menyusul perubahan kebijakan operasional.
Unggahan tersebut kemudian memunculkan kekhawatiran bahwa penerapan aturan baru BGN akan berdampak pada pengurangan tenaga kerja secara luas.
Menanggapi persoalan tersebut, Juru Bicara BGN Tysa Novenny menegaskan bahwa lembaganya tidak pernah mewajibkan mitra pengelola dapur untuk mengurangi jumlah relawan.
Ketentuan jumlah personel dalam petunjuk teknis (juknis) merupakan alternatif perhitungan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan kapasitas penerima manfaat, bukan batas maksimal jumlah pekerja yang boleh dipekerjakan.
“Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada kewajiban bagi dapur SPPG untuk mengurangi relawan. Kami hanya memberikan alternatif perhitungan kebutuhan relawan SPPG per hari berdasarkan jumlah penerima manfaat,” jelas Tysa dalam keterangan BGN di Jakarta, 5 November 2026.
Menurut BGN, acuan kebutuhan tenaga kerja disusun untuk membantu mitra menyesuaikan jumlah personel dengan skala pelayanan masing-masing dapur.
SPPG yang melayani lebih banyak penerima manfaat tentu membutuhkan pengaturan tenaga kerja berbeda dibandingkan dapur dengan kapasitas pelayanan lebih kecil.
Dalam alternatif perhitungan BGN, dapur yang melayani 1.000–1.499 penerima manfaat memiliki acuan 15 relawan per hari.
Jumlah tersebut meningkat menjadi 24 relawan untuk kapasitas 1.500–1.999 penerima manfaat, 33 relawan untuk 2.000–2.499 penerima manfaat, 42 relawan untuk 2.500–2.999 penerima manfaat, serta 47 relawan untuk dapur yang melayani lebih dari 3.000 penerima manfaat.
Angka tersebut tidak dimaksudkan sebagai batas maksimal jumlah relawan.
BGN memperbolehkan mitra mempekerjakan tenaga kerja lebih banyak sesuai kebutuhan operasional, selama total pengeluaran tetap berada dalam batas biaya operasional yang ditetapkan.
Dengan demikian, keputusan pengaturan atau pengurangan pekerja oleh mitra perlu dibedakan dari instruksi resmi pemerintah.
*BGN Tawarkan Sistem Shifting untuk Pengaturan Relawan SPPG*
Sebagai alternatif untuk menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja, BGN juga menyampaikan opsi penerapan sistem kerja bergilir atau *shifting*.
Melalui mekanisme ini, mitra dapat mengatur jadwal masuk relawan secara bergantian berdasarkan kebutuhan produksi dan jumlah makanan yang harus disiapkan setiap hari.
Tysa menjelaskan bahwa sistem tersebut dapat diterapkan tanpa harus langsung mengurangi jumlah keseluruhan relawan yang dimiliki dapur.
Pengaturan jadwal kerja menjadi salah satu pilihan manajemen internal untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pelayanan dan kemampuan pembiayaan operasional.
“Bagaimana jika jumlah relawan melebihi angka alternatif kebutuhan tadi? Tidak apa-apa, asalkan biaya operasionalnya tidak melebihi pagu Rp3.000 per penerima manfaat per hari,” tegas Tysa.
Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan BGN lebih menekankan pengaturan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan kapasitas pelayanan dan kemampuan anggaran.
Meski demikian, fleksibilitas tersebut tetap perlu disertai perhatian terhadap kepastian jadwal kerja, pembagian beban tugas, dan perlindungan hak pekerja maupun relawan.
*MBG 2.0 Atur Biaya Operasional Maksimal Rp3.000 per Penerima Manfaat*
Selain persoalan tenaga kerja, polemik MBG 2.0 juga berkaitan dengan perubahan mekanisme pembiayaan dapur SPPG. BGN menetapkan biaya operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat pada setiap hari pelayanan efektif.
Sebelumnya, biaya operasional menggunakan mekanisme *at cost*, yakni pengeluaran dihitung berdasarkan biaya riil yang dilaporkan.
Melalui penyesuaian terbaru, BGN menetapkan batas maksimal agar pengeluaran operasional lebih terukur dan tidak berpotensi melampaui alokasi anggaran negara.
Dalam keterangan resminya pada 3 November 2026, BGN menyebut penataan pembiayaan dilakukan untuk memperkuat efisiensi dan akuntabilitas penggunaan APBN.
Tysa menyatakan, “Sebelumnya, penerapan biaya operasional dengan mekanisme at cost tanpa plafon menyebabkan pengeluaran berpotensi melampaui pagu anggaran negara.”
BGN juga mengubah mekanisme insentif fasilitas SPPG. Jika sebelumnya mitra menerima insentif tetap Rp6 juta per hari, mulai 5 Oktober 2026 skema tersebut disesuaikan menjadi Rp2.000 per penerima manfaat.
Besaran insentif kini mengikuti jumlah porsi yang disalurkan serta ketersediaan dan mutu layanan dapur.
Perubahan itu perlu dipahami bersama struktur alokasi anggaran MBG. Pagu sebesar Rp13.000 untuk porsi kecil dan Rp15.000 untuk porsi besar bukan berarti seluruh dana tersebut digunakan untuk membeli bahan makanan.
Dalam penjelasan BGN mengenai struktur anggaran, alokasi tersebut mencakup bahan pangan, biaya operasional, dan insentif fasilitas.
Untuk memahami mekanismenya, berikut ilustrasi perhitungan berdasarkan alokasi per porsi:
| Komponen | Porsi kecil | Porsi besar |
|—|—:|—:|
| Bahan makanan | Rp8.000 | Rp10.000 |
| Operasional maksimal | Rp3.000 | Rp3.000 |
| Insentif fasilitas | Rp2.000 | Rp2.000 |
| *Total* | *Rp13.000* | *Rp15.000* |
Sebagai contoh, SPPG yang melayani 1.000 penerima manfaat dengan porsi kecil memiliki ilustrasi alokasi Rp13 juta per hari pelayanan.
Sementara itu, jika seluruh penerima mendapatkan porsi besar, total alokasi menjadi Rp15 juta.
Dari ilustrasi tersebut, komponen operasional maksimal mencapai Rp3 juta dan insentif fasilitas Rp2 juta untuk masing-masing skenario.
Angka ini merupakan simulasi berdasarkan asumsi seluruh penerima manfaat mendapatkan jenis porsi yang sama, bukan laporan realisasi pengeluaran satu dapur tertentu.
Besaran bahan pangan dan ketentuan pembiayaan tetap harus mengikuti juknis serta kategori penerima manfaat yang berlaku.
Dengan demikian, perubahan pembiayaan tidak dapat semata-mata dipahami sebagai pemotongan anggaran tanpa perhitungan.
Namun, efektivitas kebijakan tersebut tetap perlu diuji melalui kondisi nyata di lapangan, terutama kemampuan mitra memenuhi kebutuhan tenaga kerja, utilitas dapur, dan distribusi makanan dengan batas operasional yang tersedia.
*Survei MBG: Ketidakpuasan Pelaksanaan Berbeda dengan Dukungan Keberlanjutan*
Di tengah polemik operasional, perdebatan mengenai keberlanjutan MBG hingga 2029 juga berkembang di media sosial.
Sejumlah unggahan mengaitkan hasil survei kepuasan publik dengan anggapan bahwa program tersebut semakin kehilangan dukungan masyarakat.
Salah satu hasil yang menjadi perhatian berasal dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).
Survei yang dilakukan pada 1–10 Oktober 2026 terhadap 1.213 responden tersebut mencatat 33,8 persen responden merasa sangat atau cukup puas terhadap pelaksanaan MBG.
Sebaliknya, 61,4 persen menyatakan kurang atau tidak puas.
Temuan itu menunjukkan adanya persoalan dalam penilaian masyarakat terhadap implementasi program.
Namun, indikator kepuasan terhadap pelaksanaan tidak secara otomatis menggambarkan apakah responden menginginkan MBG dihentikan atau tetap dilanjutkan.
Gambaran berbeda terlihat dalam survei Adidaya Institute yang dilaksanakan pada 15–21 September 2026 di 38 provinsi dengan melibatkan 1.240 responden.
Hasilnya, 61,6 persen responden menginginkan MBG tetap dilanjutkan, sedangkan 66,5 persen menilai program tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Direktur Eksekutif Adidaya Institute Rahman Toha Budiarto menyampaikan bahwa dukungan publik terhadap keberlanjutan program masih terlihat dalam hasil survei tersebut.
Ia mengatakan, “Sekitar enam dari 10 warga ingin program MBG dilanjutkan dan dua dari tiga orang warga merasa program ini bermanfaat.”
Sementara itu, survei Poltracking Indonesia periode 30 September–7 Oktober 2026 mencatat MBG menjadi salah satu alasan kepuasan responden terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda menyebut bantuan pemerintah yang tepat sasaran memperoleh 16,5 persen, sedangkan program MBG mencapai 15 persen sebagai alasan kepuasan yang disampaikan responden.
Angka 15 persen tersebut merupakan bagian dari indikator alasan responden yang menyatakan puas terhadap pemerintahan, bukan persentase dukungan seluruh masyarakat terhadap keberlanjutan MBG.
Karena itu, hasil survei Poltracking juga tidak dapat disandingkan langsung dengan angka kepuasan pelaksanaan MBG dari SMRC.
Perbedaan hasil tersebut memperlihatkan pentingnya membaca survei berdasarkan pertanyaan, populasi, periode, dan indikator yang digunakan.
Ketidakpuasan terhadap kualitas makanan, distribusi, atau pelaksanaan di lapangan dapat berjalan bersamaan dengan keinginan agar program tetap dilanjutkan setelah dilakukan pembenahan.
*Evaluasi Tata Kelola Menjadi Kunci Keberlanjutan MBG*
Berbagai temuan survei dan polemik relawan menunjukkan bahwa keberlanjutan MBG tidak cukup hanya ditentukan oleh besarnya dukungan publik.
Pemerintah juga perlu memastikan program berjalan dengan standar pelayanan, keamanan pangan, kualitas gizi, dan tata kelola anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penyesuaian juknis operasional perlu dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan perbedaan kapasitas dapur, kondisi geografis, biaya distribusi, serta kebutuhan tenaga kerja.
Keluhan mitra dan pekerja SPPG juga perlu memperoleh penyelesaian yang jelas agar kebijakan efisiensi tidak menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaan pelayanan.
Di sisi lain, BGN perlu memastikan bahwa pengendalian biaya tidak mengurangi kualitas makanan maupun pemenuhan standar gizi penerima manfaat.
Transparansi penggunaan anggaran, pengawasan keamanan pangan, dan evaluasi kinerja SPPG harus menjadi bagian penting dari penyempurnaan program.
Dengan demikian, polemik relawan SPPG dan perdebatan mengenai keberlanjutan MBG perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas.
Klarifikasi BGN mengenai tidak adanya instruksi pengurangan relawan perlu dipahami sebagai penjelasan kebijakan, sementara kritik terhadap pembiayaan dan pelaksanaan tetap menjadi masukan yang harus ditindaklanjuti.
Dukungan terhadap keberlanjutan MBG tidak berarti pemerintah dapat mengabaikan ketidakpuasan masyarakat.
Sebaliknya, kritik publik dapat menjadi dasar evaluasi agar program yang menggunakan anggaran negara tersebut semakin transparan, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat gizi secara berkelanjutan.
