RADAR TERKINI|JAKARTA – Pengusutan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya mengungkap pihak yang menjalankan operasi, tetapi juga siapa yang memerintahkan, memberikan akses, menerima, hingga diduga memanfaatkan informasi hasil penyadapan.
Perkara yang menyeret empat orang sebagai tersangka tersebut kini menjadi perhatian publik karena berpotensi menyangkut keamanan informasi strategis negara, persaingan kepentingan elite, serta kemungkinan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan aparat penegak hukum.
Perkembangan kasus ini juga memunculkan berbagai dugaan mengenai kepentingan politik dan ekonomi di balik penyadapan.
Pendiri sekaligus CEO PT Astronacci International, Gema Goeyardi, dalam pernyataannya yang diberitakan Inilah.com, mengaitkan perkara tersebut dengan dugaan skenario sabotase pemerintahan yang melibatkan kepentingan oligarki lokal, oligarki asing, mafia koruptor, hingga elite global.
Gema menilai terdapat kepentingan yang berpotensi berupaya memengaruhi arah kebijakan negara dan keberlangsungan pemerintahan Presiden Prabowo.
Dalam pernyataannya, Gema menyebut terdapat dugaan skenario pergantian kepemimpinan yang menurutnya perlu dicermati.
Ia mengatakan, “Yang pertama adalah targetnya Presiden Prabowo harus diganti, ini orang harus turun dalam dua tahun. Yang kedua penggantinya sudah disiapkan, ngeri banget.
Ketiga sesuai pesanan mafia koruptor dan oligarki, dan yang keempat siapa pelakunya (yakni) ada orang dalam Kapolri, ajudan presiden, dan ahli sistem.”
Pernyataan tersebut merupakan klaim dan analisis Gema yang belum dapat diperlakukan sebagai fakta hukum atau kesimpulan penyidikan.
Gema juga menyoroti kemungkinan pemanfaatan informasi hasil penyadapan untuk kepentingan kelompok tertentu, terutama pihak yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan pemerintah.
Ia menyebut sektor sawit, pertambangan, perpajakan, impor, dan aktivitas ilegal sebagai bagian dari persoalan yang menurutnya perlu ditelusuri.
Namun, dugaan keterkaitan sektor-sektor tersebut dengan perkara penyadapan masih membutuhkan pembuktian melalui penelusuran aliran data, komunikasi, transaksi keuangan, dan hubungan para pihak.
Salah satu isu yang disoroti Gema adalah dugaan penyadapan terhadap sekitar 6.000 nomor telepon.
Dalam pemberitaan Inilah.com, ia menyebut adanya tiga kelompok pengguna yang diduga memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut, termasuk pihak yang berkepentingan terhadap kebijakan perdagangan dan ekonomi Indonesia.
Angka 6.000 nomor tersebut masih merupakan klaim yang disampaikan Gema dan belum dapat dipastikan sebagai angka resmi hasil penyidikan Bareskrim Polri.
Di sisi lain, persoalan tata niaga ekspor sumber daya alam memang menjadi salah satu agenda penting pemerintah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Mei 2026 menjelaskan kebijakan penguatan pengawasan ekspor komoditas strategis untuk menekan praktik under-invoicing, transfer pricing, serta potensi kebocoran penerimaan negara.
Pemerintah juga menyoroti komoditas seperti batu bara, minyak sawit, dan ferro alloy dalam kebijakan pengawasan ekspor melalui BUMN khusus.
Meski demikian, kebijakan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya hubungan antara praktik penyimpangan perdagangan dengan kasus penyadapan.
Persoalan aliran keuntungan ekspor melalui yurisdiksi luar negeri, termasuk Singapura, juga perlu dilihat melalui pendekatan transparansi transaksi dan kepatuhan perpajakan.
Apabila terdapat dugaan pemanfaatan informasi internal pemerintah untuk mengantisipasi perubahan kebijakan ekspor, perpajakan, perizinan, maupun pengawasan sumber daya alam, penyidik perlu menelusurinya berdasarkan bukti.
Kepentingan bisnis, baik domestik maupun asing, tidak boleh ditempatkan di atas kepentingan negara dan perlindungan sumber daya alam Indonesia.
Sementara itu, perkembangan penyidikan menunjukkan bahwa Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi. Dugaan penyadapan berlangsung pada periode 2025–2026 melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS).
Berdasarkan keterangan penyidik yang diberitakan sejumlah media, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem tanpa verifikasi dan tanpa keterkaitan dengan kebutuhan penyelidikan maupun penyidikan yang sah. Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026.
Cakupan perkara tersebut juga menjadi perhatian karena sasaran yang diduga disadap tidak terbatas pada Presiden.
Informasi yang disampaikan Bareskrim mencakup pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.
Karena itu, pengusutan perlu menjawab bagaimana daftar sasaran disusun, siapa yang mengendalikan akses LIMS, siapa yang menyetujui penggunaannya, serta apakah data hasil penyadapan pernah dipindahkan atau diserahkan kepada pihak lain.
Perhatian publik terhadap perlindungan saksi juga meningkat setelah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengonfirmasi enam orang saksi dalam perkara tersebut mengajukan permohonan perlindungan.
Ketua LPSK Achmadi mengatakan permohonan itu masih dalam proses penelaahan sejak 6 November 2026 dengan mempertimbangkan tingkat ancaman, kerentanan, dan kebutuhan perlindungan masing-masing saksi.
“Perlindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” kata Achmadi sebagaimana diberitakan ANTARA pada 10 November 2026.
Pengawasan terhadap perkara ini selanjutnya akan menjadi agenda Komisi III DPR RI. Komisi III dijadwalkan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, untuk meminta penjelasan mengenai perkembangan penyidikan, termasuk pihak yang memerintahkan penyadapan, motif, dan pertanggungjawaban hukum seluruh pihak yang terlibat.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan, “Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas kasus penyadapan ilegal, termasuk membongkar siapa dalang dan apa motif di balik penyadapan tersebut.”
Rapat tersebut menjadi penting agar pengusutan tidak berhenti pada penetapan empat tersangka.
DPR perlu meminta penjelasan mengenai alur penggunaan LIMS, mekanisme pemberian akses, kemungkinan keterlibatan pihak lain, hingga pihak yang menerima dan memanfaatkan informasi hasil penyadapan.
Transparansi juga dibutuhkan untuk memastikan bahwa proses hukum tidak digunakan sebagai alat persaingan internal, melainkan benar-benar diarahkan pada pengungkapan fakta dan pertanggungjawaban berdasarkan alat bukti.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyatakan pemerintah belum mengetahui secara lengkap motif, dalang, maupun pihak yang menerima hasil penyadapan. Ia meminta publik menunggu hasil penyidikan kepolisian.
“Secara detail belum, karena itu masih proses yang sekarang sedang dilakukan oleh teman-teman di kepolisian. Nanti pada waktunya pasti akan disampaikan kepada teman-teman media dan kepada seluruh masyarakat,” ujarnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa sejumlah pertanyaan mendasar mengenai tujuan dan pemanfaatan informasi hasil penyadapan masih harus dijawab oleh penyidik.
Di tengah perkembangan perkara, masyarakat juga perlu mewaspadai kemungkinan munculnya propaganda, penggiringan opini, dan pengalihan isu yang dapat memperuncing perbedaan politik.
Persaingan kepentingan elite tidak boleh berkembang menjadi permusuhan antarmasyarakat, mahasiswa, aktivis, aparat, maupun kelompok politik.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebelumnya mengingatkan masyarakat agar memeriksa sumber, waktu, dan konteks informasi sebelum menyebarkannya. Dirjen Komunikasi Publik dan Media Komdigi Fifi Aleyda Yahya mengatakan, “Masyarakat perlu makin kritis terhadap setiap informasi yang diterima.” Sikap kritis diperlukan agar informasi yang belum terverifikasi tidak berubah menjadi bahan provokasi.
Karena itu, pesan *”Waspada Adu Domba: Bangsa Indonesia Jangan Mau Diadu Domba”* menjadi relevan di tengah proses pengungkapan kasus ini.
Publik berhak mengetahui siapa yang berada di balik dugaan penyalahgunaan akses komunikasi, siapa yang memperoleh keuntungan, dan apakah terdapat kepentingan ekonomi atau politik yang memengaruhi perkara.
Namun, semua dugaan harus diuji melalui penyidikan yang profesional, bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, dan pengawasan publik yang independen.
Pengusutan harus tuntas, kepentingan nasional harus dilindungi, dan perbedaan pandangan tidak boleh menjadi alasan bagi sesama anak bangsa untuk saling bermusuhan.
