RADARTERKINI ID | JAKARTA – Polda Metro Jaya bersama unsur TNI menyiapkan sebanyak 6.088 personel gabungan untuk melayani sekaligus mengamankan aksi penyampaian pendapat yang dilakukan sejumlah elemen mahasiswa di beberapa titik strategis Jakarta pada Jumat (12/6/2026). Pengamanan difokuskan di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Bundaran HI, Patung Kuda, kawasan Cikini Raya, hingga sejumlah ruas jalan yang berpotensi terdampak aktivitas masyarakat.
Kapolda Metro Jaya, Asep Edi Suheri, saat memimpin apel kesiapan pengamanan menegaskan bahwa seluruh personel harus mengedepankan pendekatan humanis, sabar, terukur, serta tidak mudah terpancing dalam menghadapi dinamika di lapangan. Menurutnya, mahasiswa yang menyampaikan aspirasi merupakan bagian dari masyarakat yang wajib dilindungi dan dilayani.
“Adik-adik mahasiswa adalah keluarga kita. Mereka bukan lawan, melainkan warga masyarakat yang harus kita layani, jaga, dan amankan dengan sebaik-baiknya,” ujar Kapolda.
Selain itu, Kapolda menekankan bahwa setiap tindakan personel di lapangan harus berada dalam satu komando dan sesuai prosedur. Seluruh anggota diminta tidak mengambil tindakan di luar instruksi, tidak bergerak sendiri-sendiri, serta mengedepankan komunikasi persuasif. Ia juga memastikan tidak ada personel yang membawa maupun menggunakan senjata api selama pelaksanaan pengamanan aksi.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto, menjelaskan bahwa kekuatan pengamanan terdiri dari 500 personel TNI, 1.000 personel Korbrimob, 200 personel BKO Korsabhara, 3.802 personel Polda Metro Jaya, serta 586 personel Polres Metro Jakarta Besar.
Menurutnya, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara yang dilindungi undang-undang. Karena itu, kehadiran aparat bertujuan memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.
“Kami mengajak adik-adik mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya dengan baik, tertib, dan tetap menghormati pengguna jalan serta masyarakat yang sedang beraktivitas,” kata Kombes Budi.
Dalam kesempatan tersebut, Polda Metro Jaya juga mengingatkan peserta aksi untuk mewaspadai potensi adanya kelompok tertentu yang mencoba masuk dan memanfaatkan aksi untuk kepentingan lain. Satgas Penegakan Hukum disebut telah mengidentifikasi adanya indikasi kelompok yang berpotensi mendompleng aksi dan memicu gangguan keamanan.
“Jangan sampai ada kelompok lain yang mencoba masuk, memprovokasi, atau menunggangi aksi penyampaian pendapat yang dilindungi undang-undang ini,” tegasnya.
Terkait rencana aksi di kawasan Bundaran HI, Kombes Budi menyampaikan bahwa lokasi tersebut tidak diperuntukkan sebagai titik penyampaian aspirasi karena menjadi pusat aktivitas ekonomi dan masyarakat. Karena itu, Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya telah berkoordinasi dengan pihak terkait agar massa aksi diarahkan ke kawasan Patung Kuda atau depan Gedung DPR/MPR RI sehingga penyampaian aspirasi tetap berjalan efektif.
Untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, personel Ditlantas Polda Metro Jaya telah disiagakan di sejumlah titik seperti Bundaran HI, Patung Kuda, Cikini, DPR/MPR RI, hingga kawasan Semanggi. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara situasional sesuai perkembangan kondisi di lapangan.
“Kami mengimbau masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa. Petugas akan melakukan pengaturan lalu lintas, dan apabila diperlukan rekayasa arus kendaraan akan diterapkan secara situasional,” tutur Kombes Budi.
Polda Metro Jaya berharap seluruh rangkaian kegiatan penyampaian aspirasi dapat berlangsung aman, tertib, lancar, dan kondusif. Masyarakat yang memiliki aktivitas di sekitar lokasi aksi juga diminta memantau informasi terkini melalui kanal resmi Polda Metro Jaya dan Ditlantas Polda Metro Jaya guna menghindari kepadatan lalu lintas.
