RADARTERKINI.ID | JAKARTA – Industrialisasi pertahanan Iran menjadi sorotan sebagai contoh nyata bagaimana sebuah negara mampu membangun kemandirian di tengah tekanan geopolitik dan sanksi internasional yang berkepanjangan. Pengalaman tersebut dinilai menyimpan pelajaran strategis bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam memperkuat fondasi industri pertahanan nasional.
Marsda TNI Budhi Achmadi mengungkapkan bahwa Iran menghadirkan model pembangunan industri pertahanan yang disebut sebagai enforced autonomy atau kemandirian terpaksa. Model ini lahir bukan dari kondisi ideal, melainkan dari keterpaksaan akibat embargo, sanksi ekonomi, dan isolasi politik yang membatasi akses terhadap teknologi dan dukungan luar negeri.
Mengacu pada pemikiran Keith Krause dalam buku Arms and the State: Patterns of Military Production and Trade (1995), terdapat tiga model industrialisasi pertahanan global, yakni kemandirian penuh (full autonomy), semi mandiri (semi autonomy), dan kemandirian terpaksa (enforced autonomy).
Model kemandirian penuh diterapkan oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok yang mampu menguasai seluruh rantai industri pertahanan dari riset hingga ekspor. Sementara itu, model semi mandiri banyak digunakan negara Asia Timur seperti Korea Selatan, Jepang, dan Turki melalui kerja sama internasional, transfer teknologi, dan integrasi rantai pasok global.
Berbeda dengan kedua model tersebut, Iran justru berkembang melalui tekanan. Sejak Revolusi Islam 1979 dan diperparah oleh Perang Iran–Irak pada 1980-an, negara tersebut kehilangan akses terhadap suku cadang dan dukungan teknis dari Barat. Kondisi itu memaksa Iran mengembangkan kemampuan industri pertahanan secara mandiri melalui reverse engineering, inovasi lokal, dan penguatan industri dalam negeri.
Dalam situasi keterbatasan, Iran memilih strategi realistis dengan fokus pada pengembangan sistem berbiaya rendah namun berdampak strategis tinggi, seperti rudal balistik, drone, serta perang asimetris maritim. Strategi ini dinilai efektif dalam membangun kemampuan penangkalan tanpa harus bergantung pada platform mahal seperti pesawat tempur generasi mutakhir.
Keberhasilan Iran juga ditopang oleh konsistensi kebijakan jangka panjang dan integrasi kuat antara militer, lembaga riset, serta industri nasional. Bahkan, selama lebih dari empat dekade, Iran mampu menjaga kerahasiaan fasilitas produksi dan gudang senjata strategisnya.
Bagi Indonesia, pengalaman Iran tidak dapat diterapkan secara utuh mengingat perbedaan sistem politik dan posisi geopolitik. Namun, esensi dari model tersebut tetap relevan, terutama dalam memperkuat kapasitas mandiri pada sistem kritis seperti drone, rudal, sistem siber, dan C6ISR berbasis kecerdasan buatan.
Selain itu, penguatan ekosistem riset nasional menjadi faktor kunci agar kemandirian industri pertahanan tidak berhenti pada tahap perakitan, melainkan mampu mencapai penguasaan teknologi inti hingga produksi massal secara mandiri.
Secara historis, Indonesia pernah menerapkan pendekatan serupa pada era Presiden Soeharto, khususnya pada periode 1980–1996. Namun, program tersebut tidak berkelanjutan akibat perubahan kebijakan politik dan persepsi bahwa industri pertahanan merupakan beban anggaran.
Dalam konteks global yang semakin tidak pasti, model kemandirian terpaksa dinilai kembali relevan untuk dikaji. Industrialisasi pertahanan bukan sekadar proyek ekonomi jangka pendek, melainkan bagian dari strategi kebangsaan jangka panjang yang membutuhkan konsistensi lintas rezim dan keberanian dalam menentukan prioritas.
Pada akhirnya, pengalaman Iran menunjukkan bahwa kedaulatan tidak pernah datang secara instan. Ia dibangun melalui tekanan, adaptasi, dan keteguhan kebijakan. Bagi Indonesia menuju 2045, penguatan industri pertahanan menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan strategis di tengah dinamika global yang terus berkembang.
