RADARTERKINI.ID | JAKARTA – Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan pentingnya optimalisasi pengelolaan dana umat agar dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam acara buka puasa bersama dan diskusi publik Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (IKA Unpad) di Hotel Aryaduta Menteng, Sabtu (14/3).
Dalam kesempatan tersebut, Menkop Ferry menekankan bahwa potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf di Indonesia yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun masih belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal dana tersebut memiliki potensi besar untuk mendukung berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.
Menurut Ferry, pengelolaan dana umat perlu dilakukan secara profesional dan terintegrasi melalui ekosistem keuangan syariah yang kuat. Sinergi antara berbagai lembaga keuangan syariah dinilai sangat penting agar pemanfaatan dana umat menjadi lebih produktif dan berdampak luas.
Ia juga mengungkapkan bahwa progres pembangunan gerai, gudang, dan sarana pendukung Kopdes/Kel Merah Putih secara nasional saat ini telah mencapai sekitar 32 ribu unit. Sementara itu, sekitar 2.000 unit di antaranya sudah selesai 100 persen dan siap beroperasi.
“Akan sangat baik apabila dana umat itu dikonsolidasikan untuk membangun industri atau investasi yang memproduksi berbagai kebutuhan masyarakat. Produk-produk tersebut nantinya bisa dipasarkan melalui ribuan gerai Koperasi Desa Merah Putih,” ujar Ferry.
Acara tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh dan pemangku kepentingan, di antaranya anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Indra Gunawan, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sodik Mujahid, serta sejumlah pengurus dan alumni IKA Unpad.
Sebagai Ketua Umum IKA Unpad yang juga menjabat Ketua Harian Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ferry menilai pengelolaan dana umat yang profesional, transparan, dan produktif sangat dibutuhkan saat ini.
Berdasarkan catatannya, potensi zakat nasional diperkirakan mencapai lebih dari Rp320 triliun per tahun, sementara potensi wakaf produktif sekitar Rp180 triliun.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat berbagai tantangan dalam mengoptimalkan pengelolaan dana umat, seperti rendahnya literasi masyarakat, tingkat kepercayaan publik, profesionalisme pengelola, koordinasi antar lembaga, serta distribusi dana yang masih dominan bersifat konsumtif.
“Kita tidak boleh hanya menjadi nasabah, tetapi juga harus menjadi debitur bagi bank atau lembaga keuangan syariah untuk mendukung pembangunan sektor riil, termasuk pembangunan pabrik-pabrik,” katanya.
Ferry menambahkan, MES dapat menjadi wadah strategis untuk mempercepat penerapan sistem ekonomi dan keuangan syariah yang terintegrasi di Indonesia. Melalui organisasi tersebut, sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, dan pelaku usaha dapat diperkuat guna membangun ekosistem ekonomi syariah yang lebih kokoh.
Ia juga menyebut lembaga seperti BPKH dan Baznas berpotensi menjadi offtaker dalam pengembangan sektor riil berbasis dana umat.
“Pengelolaan dana umat adalah amanah sekaligus peluang besar. Jika dikelola dengan baik, potensi besar ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesejahteraan umat,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Baznas RI Sodik Mujahid menyatakan potensi zakat nasional sangat besar, namun realisasi pengumpulannya baru sekitar 8–10 persen setiap tahun.
Menurutnya, jika potensi ratusan triliun rupiah tersebut dapat dimaksimalkan, maka percepatan program peningkatan kesejahteraan masyarakat akan lebih mudah dilakukan.
“Betapa strategisnya pemberdayaan mustahik di Indonesia. Potensi yang ada sangat besar, sehingga tugas ke depan adalah meningkatkan sosialisasi dan literasi masyarakat terkait zakat,” ujar Sodik.
Ia juga menambahkan bahwa perluasan jaringan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) menjadi langkah penting agar potensi zakat dapat dioptimalkan. Bahkan ke depan, Baznas mendorong integrasi program CSR perusahaan dengan program sosial yang dijalankan Baznas.
Baznas, lanjutnya, siap bermitra dengan berbagai pihak termasuk koperasi untuk memperluas jaringan UPZ dan memperkuat pemberdayaan masyarakat.
