RADARTERKINI.ID | JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menyambut baik inisiatif Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) yang menempatkan pers dalam konteks pembangunan dan perlindungan HAM di Indonesia. PWI menilai pers yang merdeka, profesional, dan bertanggung jawab merupakan salah satu pilar penting dalam membangun peradaban yang menghormati hak asasi manusia.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, Anrico Pasaribu, di Jakarta, Kamis (12/3/2026). Ia hadir mewakili Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir.
Menurut Anrico, penguatan perspektif HAM dalam kerja jurnalistik menjadi hal yang sangat penting agar pemberitaan yang disampaikan media tetap sensitif terhadap korban maupun kelompok rentan.
Ia menjelaskan, media memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi publik mengenai HAM, mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara, serta menjalankan fungsi kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi.
“Kemerdekaan pers merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara. Namun dalam menjalankan tugasnya, wartawan juga wajib berpegang pada Kode Etik Jurnalistik serta standar profesionalisme,” ujarnya.
PWI juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap wartawan, khususnya ketika meliput isu-isu sensitif seperti konflik sosial atau dugaan pelanggaran HAM.
Komitmen PWI
Sebagai kontribusi dalam pembangunan peradaban berbasis HAM, PWI menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kapasitas wartawan dalam meliput isu-isu HAM melalui pelatihan, diskusi, serta kerja sama dengan berbagai lembaga.
PWI juga akan memperkuat jurnalisme berperspektif HAM, terutama dalam pemberitaan yang berkaitan dengan kelompok rentan, konflik sosial, dan isu keadilan.
Organisasi wartawan tertua di Indonesia itu menyatakan siap membangun kemitraan konstruktif dengan pemerintah, lembaga negara, serta masyarakat sipil dalam mempromosikan nilai-nilai HAM tanpa mengurangi independensi pers.
Dorong Dialog dan Ekosistem Pers Sehat
Melalui kegiatan Kick Off dan Launching Program Media Pers dan Pembangunan Hak Asasi Manusia di Indonesia yang digelar Kementerian HAM pada Rabu (11/3/2026) di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, PWI berharap tercipta ruang dialog terbuka antara pemerintah dan komunitas pers.
Program tersebut diharapkan mampu mendorong lahirnya kebijakan yang semakin mendukung kemerdekaan pers serta memberikan perlindungan lebih kuat bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Bagi PWI, pembangunan peradaban HAM tidak dapat dipisahkan dari keberadaan pers yang bebas, profesional, dan bertanggung jawab. Karena itu, PWI siap menjadi mitra strategis dalam memperkuat ekosistem pers yang sehat sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia di Indonesia.
Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan bahwa pembangunan peradaban HAM akan sulit terwujud tanpa melibatkan komunitas media dan pers.
Menurutnya, media memiliki peran penting dalam mengampanyekan pembangunan HAM di berbagai sektor, baik di bidang sipil dan politik maupun ekonomi, sosial, dan budaya.
“Media harus bisa mengampanyekan hal-hal positif tentang pembangunan nasional, terutama pembangunan hak asasi manusia di bidang sipil dan politik, ekonomi, sosial, dan budaya,” ujar Pigai.
Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menambahkan bahwa Komnas HAM pernah menempatkan media massa sebagai bagian dari pembela HAM.
“Komnas HAM pernah menyatakan bahwa jurnalis adalah juga human right defender. Artinya, wartawan merupakan pembela HAM,” katanya.
Menurut Nezar, pers memiliki peran penting dalam mendorong advokasi serta pembelaan bagi masyarakat yang menjadi korban pelanggaran HAM.
