RADARTERKINI.ID | PONTIANAK – Tim Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri kembali menggagalkan upaya penyelundupan barang impor ilegal berupa bawang putih dan bawang bombai di Kalimantan Barat, Jumat (17/4/2026). Pengungkapan ini dilakukan melalui operasi Satgas Penegakan Hukum (Gakkum) Penyelundupan yang menyasar dua lokasi di Kota Pontianak.
Penggerebekan dilakukan di dua titik, yakni di Jalan Budi Karya, Kecamatan Pontianak Selatan, serta di kawasan Kompleks Pontianak Square, Kelurahan Benuamelayu. Dari kedua lokasi tersebut, petugas menyita puluhan ton bawang impor ilegal yang disimpan dalam karung-karung besar dan ditata di dalam gudang.
Dalam dokumentasi yang diterima media, terlihat berbagai jenis bawang seperti bawang bombai, bawang putih, hingga bawang merah diamankan oleh petugas. Barang bukti tersebut tersusun rapi di rak-rak gudang yang kini telah dipasangi garis polisi sebagai bagian dari proses penyelidikan.
Pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya aparat dalam memberantas praktik penyelundupan yang merugikan negara. Sebelumnya, Dittipideksus Bareskrim Polri juga berhasil membongkar kasus serupa dengan menyita puluhan ribu unit handphone (HP) impor ilegal dari lima lokasi berbeda di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara, dan Cengkareng, Jakarta Barat, pada Rabu (15/4).
Kelima lokasi tersebut meliputi gudang dan ruko di Jalan Kapuk Kayu Besar, Jalan Pantai Indah Barat, Jalan Pluit Karang Cantik, hingga kawasan Ruko Mutiara Palem Raya dan Boulevard Raya. Dari operasi itu, petugas mengamankan ribuan hingga puluhan ribu unit HP ilegal yang diduga masuk tanpa prosedur resmi.
Langkah tegas Bareskrim ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pemberantasan penyelundupan demi menjaga keuangan negara. Dalam pidatonya di Kejaksaan Agung pada Jumat (10/4), Presiden meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memaksimalkan kewenangan dalam menekan praktik ilegal tersebut.
Presiden juga menegaskan bahwa upaya pemberantasan penyelundupan membutuhkan kerja sama lintas lembaga di semua tingkatan guna memastikan penegakan hukum berjalan efektif dan kebocoran negara dapat dihentikan.
