RADARTERKINI.ID | JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta resmi membuka Rapat Paripurna pada Selasa, 9–10 Desember 2025 di Putri Duyung Cottage, Ancol, Jakarta Utara. Kegiatan dua hari ini mengusung tema “Meneguhkan Peran MUI DKI Jakarta Sebagai Pelayan Umat dan Mitra Pemerintah yang Modern, Akuntabel dan Progresif.”
Pembukaan rapat dipimpin oleh Dewan Pertimbangan MUI DKI Jakarta, KH. Mahfudz Asirun. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan MoU antara MUI DKI Jakarta yang diwakili Ketua Umum, KH. Muhammad Faiz, dengan Klinik Asshomadiyah Medicare Centre yang diwakili Dr. dr. Wan Nedra, S.PA.
Dalam sambutannya, KH. Muhammad Faiz menegaskan bahwa perubahan cepat yang terjadi di Jakarta menuntut MUI untuk memperkuat peran sebagai penjaga moral masyarakat. Menurutnya, Jakarta kini tumbuh sebagai pusat global yang dipenuhi berbagai budaya, teknologi, dan arus pemikiran modern yang dapat mengaburkan kesadaran batin masyarakat.
“Dibalik gemerlap Jakarta dan derasnya globalisasi, ada kegelisahan yang harus kita sadari, yaitu menjaga peran MUI sebagai penjaga kebeningan hati dan akal masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa modernitas bukanlah ancaman, melainkan ujian yang harus dijawab dengan menjaga keseimbangan antara syariat, kemanusiaan, kemajuan, dan akhlak. MUI, katanya, tidak cukup hanya menjadi pemberi fatwa, tetapi harus menjadi lentera moral yang membimbing umat agar tidak tersesat dalam kompleksitas zaman.
“Ketika MUI menguatkan pendidikan keagamaan, memandu ekonomi syariah, mengawal moderasi beragama, dan menghidupkan tradisi keilmuan, maka sesungguhnya MUI sedang menanam akar bagi masa depan Jakarta yang penuh keberkahan,” tambahnya.
Faiz juga menyampaikan pentingnya reposisi dan reorientasi MUI sebagai rumah besar bagi seluruh ormas Islam, tempat konsep dan arah moral dibangun bersama, sementara pelaksanaan teknis diserahkan kepada ormas-ormas yang menjadi bagian dari MUI.
Rapat paripurna ini dihadiri jajaran pimpinan MUI DKI Jakarta, para ketua MUI kota/kabupaten, pimpinan ormas Islam tingkat provinsi, serta perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Agenda rapat akan berlanjut hingga Rabu dengan penyampaian rekomendasi dan hasil pembahasan pleno.
