RADARTERKINI.ID | JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi melantik 59 pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (7/5/2025).
Pelantikan ini berdasarkan sejumlah surat dan keputusan resmi, di antaranya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Keputusan Gubernur Nomor 385 Tahun 2025 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemprov DKI Jakarta. Tujuannya, memperkuat pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Namun, proses seleksi tersebut diwarnai dugaan kecurangan. Seorang pejabat ASN di Kedeputian Gubernur Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi berinisial SW mengungkap, salah satu pimpinan DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan berinisial IM, bersama Sekda DKI berinisial MM, diduga meloloskan 20 orang dari 59 pejabat yang dilantik.
Menurut SW, praktik itu dilakukan tanpa sepengetahuan Gubernur. “Sayang sekali Bapak Gubernur tidak menyadari ada permainan di belakang itu,” ujarnya, Senin (11/8/2025). SW mengaku mendapat informasi dari empat kader PDIP di DPRD DKI, masing-masing berinisial IDM, PN, PS, dan MS.
Dugaan kolusi ini disebut melibatkan kekasih IM berinisial DDY, tangan kanannya HMT, serta staf Gubernur berinisial UDN dan WSN. IM disebut sering memanggil kepala dinas, direksi BUMD, hingga kontraktor ke ruang kerjanya untuk mengatur proyek, dengan dukungan operatornya. Bahkan, ada klaim keterlibatan pimpinan KPK periode sekarang dalam menekan pejabat Pemprov DKI untuk menuruti arahan IM.
SW memperingatkan, komplotan tersebut diduga sudah menyiapkan langkah untuk “bermain” kembali dalam pelantikan pejabat eselon III dan IV berikutnya, khususnya untuk jabatan camat, lurah, dan dinas teknis.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari IM maupun Sekda DKI Jakarta Marullah Matali.
