RADARTERKINI.ID | JAKARTA – Lembaga survei ETOS Institute mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dan Wakil Gubernur Mohammad Lakotani (DOAMu Jilid II) sangat tinggi.
Berdasarkan survei yang dilakukan pada 2–15 Juni 2025, mayoritas masyarakat Papua Barat menyatakan puas dengan kinerja pasangan tersebut. Tingkat kepercayaan publik terhadap kepemimpinan DOAMu mencapai 92 persen, sebuah angka yang mencerminkan lonjakan signifikan dari hasil Pilkada 2017 yang hanya berada di angka 58,2 persen.
“Alasan utama kepuasan masyarakat terhadap kinerja mereka antara lain karena mampu bekerja (21 persen), aspiratif dan dekat dengan rakyat (18 persen), serta pemerataan program otonomi khusus (15 persen),” ujar Direktur ETOS Institute Iskandar Syah dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/6/2025).
Iskandar juga menyoroti penolakan keras publik terhadap wacana pengurangan dana otonomi khusus (otsus) Papua Barat. Sebanyak 99 persen responden menyatakan tidak setuju terhadap rencana pemangkasan dana tersebut, yang dianggap sangat merugikan masyarakat.
“Ini adalah pesan kuat dari rakyat Papua Barat bahwa mereka merasakan dampak positif dari kepemimpinan yang pro-rakyat dan tidak menginginkan adanya pemangkasan terhadap dana otsus yang menjadi tulang punggung pembangunan daerahnya,” tegas Iskandar.
Senada, Direktur PASTI Indonesia Arlex Long Wu juga menolak keras wacana efisiensi dana otsus. Ia menegaskan bahwa pemotongan dana akan berdampak langsung pada sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur.
“Kami berharap agar Kabupaten Manokwari Selatan, Teluk Wondama, dan Manokwari tetap menjadi prioritas dalam alokasi dana otsus,” ujar Arlex. “Di bawah kepemimpinan DOAMu Jilid II, masyarakat berharap program pembangunan berbasis otsus terus berlanjut dan pemerintah pusat tetap mempertahankan komitmennya terhadap pendanaan daerah.”
Survei ini dilakukan secara independen oleh ETOS Institute dengan pendekatan ilmiah dan metodologi valid. Sebanyak 1.000 responden dari berbagai kabupaten/kota di Papua Barat, dengan latar belakang usia, pendidikan, profesi, dan jenis kelamin yang beragam, dilibatkan dalam survei ini. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka mendalam (in-depth interview) dengan pengawasan kualitas yang ketat.
Survei ini bertujuan untuk mengukur persepsi dan aspirasi publik terhadap kinerja pemerintah daerah serta kebijakan nasional yang berdampak langsung pada masyarakat.
