RADARTERKINI.ID | JAKARTA – Jagat maya kembali dihebohkan dengan beredarnya flyer seruan aksi demonstrasi yang dikabarkan akan digelar oleh Forum Kota (Forkot) Mahasiswa Jakarta. Aksi ini rencananya akan berlangsung di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung pada Senin, 26 Mei 2025 mendatang.
Dalam selebaran yang tersebar melalui pesan WhatsApp tersebut, Forkot menuntut penegakan hukum terkait dugaan suap yang menyeret nama Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan (DM). Isu ini kembali mencuat seiring bergulirnya kasus Harun Masiku di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, yang turut menyeret nama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Namun, pernyataan tegas datang dari Direktur Eksekutif PASTI Indonesia, Arlex Wu. Ia membantah bahwa Dominggus Mandacan adalah pelaku dalam kasus suap tersebut. Justru, menurutnya, DM adalah korban tekanan dari eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.
“Duduk perkaranya sudah jelas. Dominggus Mandacan bukan pelaku, tapi pihak yang ditodong Wahyu. Kami sudah angkat isu ini sejak Juni 2024 lalu dan berdialog langsung dengan KPK,” ungkap Arlex dalam keterangan persnya, Minggu (25/5/2025).
Mengacu pada Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst, Arlex mengutip kalimat Wahyu Setiawan yang menyiratkan adanya permintaan dana: “Bagaimana kesiapan Pak Gubernur? Aah, cari-cari uang dulu.” Hal ini, menurutnya, jadi bukti bahwa permintaan berasal dari Wahyu, bukan inisiatif DM.
“Jawaban Pak Dominggus dalam persidangan hanya datar, ‘Nanti kita lihat perkembangannya.’ Ini membuktikan beliau tidak antusias menanggapi permintaan tersebut,” tegasnya.
Lebih lanjut, Arlex mengungkapkan bahwa dana sebesar Rp500 juta yang disebut-sebut sebagai suap justru berasal dari iuran masyarakat dan pengusaha Papua Barat. Dana tersebut digunakan untuk memperjuangkan keterwakilan Orang Asli Papua (OAP) dalam kepengurusan KPUD Provinsi Papua Barat periode 2020–2025.
“Gubernur hanya menjalankan aspirasi masyarakat. Tidak satu rupiah pun dari APBD digunakan,” jelasnya.
Arlex juga mewanti-wanti agar seruan aksi Forkot tidak menjadi pemicu konflik baru di Papua Barat, mengingat kondisi sosial dan ekonomi wilayah tersebut yang sedang krusial akibat efisiensi anggaran pembangunan.
“Saya apresiasi sikap kritis mahasiswa, tapi ini kurang tepat. Jangan sampai semangat anti korupsi justru jadi alat untuk memukul korban yang sedang berjuang menjalankan aspirasi rakyat,” imbuh Arlex.
PASTI Indonesia, lanjutnya, tetap mendukung upaya penegakan hukum dan melawan kriminalisasi politik. Namun ia meminta publik, khususnya masyarakat Papua Barat, untuk tidak terpancing oleh pihak-pihak yang ingin memperkeruh suasana.
“Kita harus solid. Jangan beri ruang pada oknum yang ingin berselancar di atas konflik. Pemerintah Papua Barat harus tetap fokus menjalankan roda pembangunan dan menjaga stabilitas daerah,” tutup Arlex.
