RADARTERKINI.ID | JAKARTA – Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), A.M. Hendropriyono, menanggapi santai usulan para purnawirawan TNI yang meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya. Ia menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi memberikan kebebasan bagi siapa pun untuk menyampaikan pendapat.
“Katanya negeri bebas (berpendapat), jadi mereka menyampaikan aspirasinya boleh dong,” kata Hendropriyono saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (26/4/2025).
Menurut Hendropriyono, dalam sistem demokrasi, sah-sah saja jika masyarakat, termasuk para purnawirawan, mengungkapkan pandangannya. Ia menambahkan, penerimaan terhadap usulan tersebut sepenuhnya bergantung kepada penilaian masyarakat luas.
“Soal itu benar atau tidaknya, itu kan terserah masyarakat bangsa Indonesia, boleh saja menyampaikan aspirasi,” ujarnya.
Hendropriyono juga menilai bahwa pendapat yang disampaikan para purnawirawan tetap berada dalam koridor ideologi Pancasila. Ia percaya bahwa para purnawirawan memiliki pemahaman yang dalam tentang batas-batas kebangsaan.
Sebagai informasi, Forum Purnawirawan TNI-Polri baru-baru ini mengajukan usulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, forum ini juga mendorong dilakukannya reshuffle kabinet terhadap sejumlah menteri yang diduga terlibat kasus korupsi.
Tuntutan forum tersebut, yang juga mencakup seruan tindakan tegas terhadap aparat negara yang dinilai masih loyal kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, mendapat perhatian luas dari publik.
Menanggapi tuntutan itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menghormati aspirasi yang disampaikan Forum Purnawirawan. Namun, Prabowo juga menekankan pentingnya memahami batasan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika.
“Yang pertama, kan beliau perlu pelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu per satu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental,” kata Wiranto dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/4/2025).
Hingga kini, pemerintah masih mengkaji lebih dalam berbagai masukan tersebut, sembari tetap menjaga stabilitas politik nasional.
Penulis : Baim
