RADAR TERKINI|JAKARTA – Polemik dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh politik kembali menjadi perhatian publik setelah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengaku turut menjadi sasaran penyadapan.
Di tengah proses hukum yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri, muncul pula rekaman audio yang mengklaim adanya dugaan upaya peracunan terhadap Prabowo sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024.
Dua isu tersebut perlu dicermati secara kritis agar tidak berkembang menjadi spekulasi politik yang memperkeruh situasi nasional.
Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
Penyidik juga mendalami dugaan penyadapan terhadap sejumlah pihak di luar Presiden, termasuk pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, dan pengusaha.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan penyadapan tidak hanya berkaitan dengan hubungan antartokoh di lingkaran kekuasaan, tetapi juga menyangkut perlindungan privasi, kepatuhan terhadap hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Karena itu, perkara ini harus dikawal secara serius melalui proses hukum yang transparan, bukan dijadikan alasan untuk membangun kesimpulan mengenai konflik terbuka antara Presiden, pimpinan partai politik, dan jajaran Polri.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam acara pelantikan DPD I Partai Golkar Maluku di Ambon, Sabtu (7/11/2026), mengaku dirinya juga menjadi sasaran penyadapan.
Pernyataan tersebut muncul setelah berkembang informasi yang mengaitkan dirinya dengan dugaan pertemuan sejumlah tokoh politik dan perwira Polri sebelum penangkapan para tersangka.
CNN Indonesia mengutip pernyataan Bahlil yang menegaskan, *“Tidak hanya kepala negara yang disadap, saya pun disadap soalnya.”*
Pengakuan tersebut perlu ditempatkan sebagai pernyataan seorang tokoh politik yang mengklaim menjadi korban, sementara pembuktian mengenai dugaan penyadapan terhadap dirinya tetap membutuhkan penelusuran aparat.
Bahlil juga membantah tudingan keterlibatannya dalam pengaturan penyadapan maupun pertemuan dengan para jenderal yang kini menjadi tersangka.
Ia meminta informasi yang beredar dibuktikan melalui proses hukum.
Dalam pemberitaan CNN Indonesia, Bahlil menyatakan, *“Kalau memang ada rapat itu siapa aja, dibuka aja. Karena saya merasa tidak pernah melakukan itu.”*
Pernyataan tersebut memperlihatkan pentingnya pembuktian atas tuduhan yang berkembang di ruang publik, bukan sekadar pengulangan rumor.
Bahlil turut meminta aparat penegak hukum mengusut perkara secara tuntas dan transparan.
Sikap tersebut sejalan dengan prinsip bahwa siapa pun yang diduga terlibat dalam pelanggaran hukum harus dimintai pertanggungjawaban berdasarkan bukti, tanpa perlindungan karena jabatan, kedekatan politik, maupun kepentingan kelompok.
Sebaliknya, pihak yang dituduh juga berhak mendapatkan proses hukum yang adil dan perlindungan asas praduga tak bersalah.
Di tengah polemik penyadapan, beredar rekaman audio yang memuat cerita mengenai dugaan upaya peracunan terhadap Prabowo ketika masih berstatus presiden terpilih.
Dalam audio tersebut, pembicara mengisahkan hidangan es buah yang disebut sempat diperiksa dan diklaim menunjukkan hasil reaktif arsenik, sehingga kemudian disingkirkan.
Informasi itu kembali menyebar di media sosial dan memicu beragam spekulasi mengenai keselamatan Presiden sebelum pelantikan.
Namun, hingga informasi yang dapat ditelusuri dari referensi tersebut, identitas pembicara, keaslian rekaman, konteks peristiwa, hasil pemeriksaan laboratorium, serta kebenaran cerita mengenai es buah tersebut belum terkonfirmasi secara independen.
Tidak ditemukan dokumen pemeriksaan atau keterangan resmi yang cukup untuk menyimpulkan bahwa peristiwa peracunan benar-benar terjadi.
Oleh sebab itu, rekaman tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai bukti adanya percobaan pembunuhan atau keterlibatan pihak tertentu.
Publik juga perlu membedakan rekaman audio yang beredar sekarang dengan materi yang pernah diperiksa lembaga pemeriksa fakta.
AFP Fact Check pada 28 Mei 2024 pernah mengungkap bahwa audio yang diklaim sebagai rekaman telepon bocor Prabowo sebenarnya berasal dari wawancara televisi lama.
*Pemeriksaan AFP tersebut membahas audio yang berbeda, bukan secara langsung membuktikan benar atau salahnya klaim es buah berarsenik yang beredar pada November 2026.*
Pembedaan konteks ini penting agar hasil pemeriksaan fakta tidak digunakan secara keliru.
Polemik penyadapan dan rekaman audio tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk memperkuat spekulasi mengenai persaingan kekuasaan, pemakzulan, hingga dugaan makar atau kudeta.
Akan tetapi, hubungan antara berbagai isu itu tidak boleh disimpulkan hanya berdasarkan kemunculannya dalam waktu berdekatan.
Setiap dugaan harus dibuktikan secara terpisah melalui fakta, dokumen, keterangan saksi, dan proses hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam situasi seperti ini, masyarakat perlu memahami bahaya politik pecah belah atau *divide et impera*, yakni strategi memanfaatkan perselisihan internal untuk melemahkan kekuatan suatu kelompok atau masyarakat.
Konsep tersebut dapat menjadi pelajaran untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap manipulasi informasi, tetapi tidak boleh digunakan sebagai label untuk menuduh pihak tertentu sebagai dalang tanpa bukti.
Persatuan nasional justru membutuhkan keterbukaan, kritik yang sehat, dan keberanian mengungkap dugaan pelanggaran.
Polemik ini juga menjadi pengingat bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan institusi negara tidak dapat dijaga hanya melalui seruan persatuan.
Kepercayaan harus dibangun melalui transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang konsisten.
Dugaan penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, manipulasi informasi, serta pelanggaran hak warga harus tetap menjadi perhatian publik, siapa pun pihak yang terlibat.
*Bangsa Indonesia jangan mau diadu domba.* Perbedaan pandangan politik, kritik terhadap pemerintah, maupun perselisihan antartokoh tidak seharusnya menjadi alasan untuk memecah masyarakat.
Musuh kepentingan nasional bukanlah perbedaan pendapat, melainkan tindakan yang merusak keadilan, menyalahgunakan kekuasaan, dan mengorbankan kepentingan rakyat demi keuntungan pribadi atau kelompok.
Pengusutan dugaan penyadapan harus terus dikawal secara transparan, sementara klaim mengenai dugaan peracunan Presiden perlu diperiksa secara independen sebelum disimpulkan sebagai fakta.
Masyarakat tidak perlu memilih antara menjaga persatuan dan menuntut keadilan, karena keduanya merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi.
Waspada adu domba, kritis terhadap informasi, dan tetap berpegang pada bukti menjadi langkah penting agar polemik politik tidak mengorbankan persatuan nasional.
