Radarterkini.ID, BATAM — Krisis air bersih di sejumlah wilayah Kota Batam yang terus berlarut-larut kini bukan lagi sekadar persoalan teknis.
Ketika masyarakat harus berhari-hari bahkan berbulan-bulan menghadapi aliran air yang tersendat, tekanan air rendah hingga pasokan yang tidak menentu, pertanyaan besar pun mengarah kepada BP Batam sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan penyediaan air di Batam.
Kondisi ini memunculkan sorotan keras dari Ketua Umum Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri, Ismail Ratusimbangan.
Ia menilai persoalan air bersih tidak boleh terus-menerus dijawab dengan alasan teknis, sementara masyarakat dipaksa menanggung dampaknya.
“Ini sudah bukan persoalan kecil. Air adalah kebutuhan dasar.
Kalau masyarakat terus mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, lalu siapa yang harus bertanggung jawab? Jangan hanya masyarakat yang diminta bersabar, sementara solusi permanen tidak kunjung terlihat,” tegas Ismail kepada media, Senin (21/09/2026).
Menurut Ismail, Batam selama ini dikenal memiliki sejumlah sumber air baku dan sistem pengelolaan yang seharusnya mampu mendukung kebutuhan masyarakat. Karena itu, ia mempertanyakan mengapa gangguan pelayanan air terus berulang.
“Batam ini bukan kota yang baru dibangun kemarin. Sistem pengelolaan air sudah berjalan bertahun-tahun.
Operator juga ada.
BP Batam juga ada.
Pemerintah daerah ada.
Lalu kenapa persoalan yang sama terus muncul?
Jangan sampai masyarakat dibuat bingung siapa sebenarnya yang bertanggung jawab,” ujarnya.
Sorotan juga diarahkan kepada pola pengelolaan air yang melibatkan PT Moya Indonesia sebagai operator. Ismail meminta BP Batam membuka persoalan tersebut secara transparan kepada publik, mulai dari kapasitas produksi, ketersediaan air baku, distribusi, gangguan jaringan, hingga mekanisme pengawasan terhadap operator.
“Kalau operator bekerja berdasarkan kontrak dan target pelayanan, publik berhak tahu bagaimana indikator keberhasilannya. Kalau pelayanan terganggu, apa bentuk evaluasinya? Kalau target tidak tercapai, siapa yang memberikan sanksi?
Jangan sampai kontraknya jelas, tetapi ketika masyarakat mengeluh justru tanggung jawabnya menjadi kabur,” kata Ismail.
Ia juga menyoroti posisi strategis Wali Kota Batam yang sekaligus memegang jabatan sebagai Kepala BP Batam.
Menurutnya, kondisi tersebut semestinya menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat penyelesaian persoalan pelayanan dasar.
“Sekarang tidak ada alasan koordinasi antarinstansi menjadi lambat.
Kepemimpinan daerah dan BP Batam berada dalam satu figur.
Kalau persoalan air masih berlarut-larut, publik wajar bertanya:
sebenarnya kendalanya di mana?”
tegasnya.
Ismail meminta Kepala BP Batam tidak sekadar memberikan pernyataan normatif, tetapi menyampaikan langkah konkret, target penyelesaian, serta batas waktu yang jelas kepada masyarakat.
Menurutnya, publik berhak mengetahui apakah persoalan air disebabkan oleh keterbatasan air baku, kapasitas instalasi pengolahan, jaringan distribusi, kebocoran, tekanan jaringan, persoalan teknis operator, atau faktor lain.
“Jangan hanya mengatakan sedang dilakukan perbaikan.
Masyarakat membutuhkan kepastian.
Kapan air normal?
Wilayah mana yang menjadi prioritas?
Apa penyebab sebenarnya?
Berapa kapasitas air yang tersedia dan berapa kebutuhan masyarakat?
Semua itu harus dibuka secara transparan,” katanya.
Lebih jauh, Ismail mengingatkan agar orientasi pembangunan dan investasi di Batam tidak menggeser kepentingan masyarakat terhadap kebutuhan dasar.
“Investasi penting, pembangunan penting, tetapi masyarakat jangan sampai menjadi pihak yang selalu diminta mengalah.
Jangan sampai kawasan-kawasan tertentu mendapatkan pelayanan maksimal sementara warga di permukiman harus berjuang mendapatkan air untuk mandi, memasak dan kebutuhan sehari-hari.
Kalau itu terjadi, pemerintah harus menjelaskan sistem prioritasnya,” ujarnya.
Ia menegaskan, air bersih bukan fasilitas tambahan atau kemewahan.
Air merupakan kebutuhan fundamental masyarakat yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari.
Karena itu, Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri mendesak BP Batam melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan air, termasuk mengevaluasi kinerja operator dan membuka informasi mengenai kondisi pelayanan kepada masyarakat.
Pertanyaan publik kini semakin keras:
Mengapa gangguan air terus berulang?
Apa sebenarnya akar persoalannya?
Bagaimana kinerja operator selama ini?
Apa bentuk pengawasan BP Batam?
Berapa kapasitas air baku yang tersedia dibandingkan kebutuhan masyarakat?
Dan yang paling penting, kapan masyarakat Batam benar-benar mendapatkan kepastian pelayanan air yang stabil?
Ismail menegaskan, jika persoalan tersebut terus dibiarkan tanpa solusi yang terukur, maka rapor pelayanan publik BP Batam patut dipertanyakan.
“Jangan sampai masyarakat hanya dijadikan angka dalam laporan keberhasilan pembangunan. Ukuran keberhasilan pemerintah itu sederhana: apakah masyarakat bisa mendapatkan pelayanan dasar dengan layak atau tidak. Kalau air saja sulit, maka pemerintah harus berani melakukan evaluasi secara terbuka, bukan sekadar mencari alasan,” pungkasnya.
Kini bola berada di tangan BP Batam.
Masyarakat tidak membutuhkan janji panjang. Masyarakat membutuhkan air yang mengalir, pelayanan yang jelas, dan solusi yang benar-benar terasa di lapangan.
Hirmawansyah
