RADARTERKINI.ID | JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup terkait pengelolaan sampah di TPST Bantargebang. Hal ini menyusul rencana perubahan kebijakan pembuangan sampah ke lokasi tersebut.
“Untuk TPST Bantargebang bukan nggak boleh, kita akan mempersiapkan dan segera saya akan duduk bersama dengan Menteri LH yang baru, Bapak Jumhur, untuk merumuskan bersama apa yang menjadi arahan pemerintah pusat,” kata Pramono di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat, Sabtu (2/5/2026).
Pramono menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat terkait pengelolaan sampah ke depan. Ia optimistis persoalan tersebut bisa segera menemukan solusi.
“Saya meyakini pasti akan bisa segera tertangani,” ujarnya.
Isu pengelolaan sampah ini mencuat setelah adanya rencana pembatasan pembuangan sampah ke TPST Bantar Gebang mulai 1 Agustus mendatang. Kebijakan tersebut mendorong Pemprov DKI untuk menyiapkan langkah alternatif agar penanganan sampah tetap berjalan optimal.
Diketahui, masalah utama di TPST Bantargebang adalah longsor gunungan sampah yang menelan korban jiwa beberapa waktu lalu, dipicu oleh metode open dumping dan kapasitas yang overload. Insiden 8 Maret 2026 menewaskan tujuh orang, mendorong evaluasi total sistem pengelolaan sampah, penetapan tersangka eks Kadis LH Asep Kuswanto, serta dorongan penghentian open dumping.
