RADARTERKINI.ID | JAKARTA — Memasuki awal tahun 2026, Kelompok Kerja (Pokja) PWI Kejaksaan dan Pengadilan serta Bea Cukai Jakarta Timur menggelar kegiatan silaturahmi yang dirangkai dengan rapat awal tahun, Rabu (7/1/2026). Kegiatan ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat koordinasi internal, menyatukan visi dan misi, sekaligus mengevaluasi capaian kinerja sepanjang tahun sebelumnya.
Rapat dan silaturahmi digelar di Jatinegara Food Station, yang berada di Jl. Bekasi Timur Gang I No. 3, RW 3, Rw. Bunga, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13350 — lokasi strategis di seberang Stasiun Jatinegara yang juga dikenal sebagai tempat makan dan pertemuan nyaman.
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Ketua Pokja PWI Kejaksaan dan Pengadilan Jakarta Timur Erfan Pratama, didampingi Sekretaris Fahmy Nurdin dan Bendahara Ali Hanafiah, beserta para rekan ataupun anggota Pokja PWI Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Suasana acara berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan, mencerminkan semangat kekeluargaan yang tetap berpijak pada profesionalisme.
Menurut Erfan, silaturahmi bukan sekadar ajang temu rutin, melainkan fondasi penting untuk membangun kerja sama yang solid di tengah dinamika tugas jurnalistik. Pendekatan kekeluargaan dinilai mampu menjaga komunikasi antaranggota tetap terbuka, sehingga setiap masukan dan aspirasi dapat disampaikan secara konstruktif.
“Pendekatan kekeluargaan ini penting agar komunikasi antaranggota tetap terjaga dengan baik. Dengan komunikasi yang terbuka, setiap persoalan maupun ide dapat dibahas bersama demi kemajuan organisasi,” ujar Erfan.
Setelah sesi silaturahmi, kegiatan dilanjutkan dengan rapat awal tahun yang membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari evaluasi program kerja tahun sebelumnya, pemetaan tantangan yang dihadapi, hingga perumusan langkah perbaikan ke depan. Dalam arahannya, Erfan menekankan pentingnya menjadikan pengalaman sebagai bahan pembelajaran untuk menyusun kebijakan kerja yang lebih terukur dan realistis.
“Awal tahun adalah momentum refleksi bersama. Kita perlu melihat apa yang sudah berjalan baik dan apa yang masih perlu dibenahi agar kinerja ke depan lebih optimal dan memberikan dampak nyata,” katanya.
Rapat juga membahas penyusunan rencana kerja tahun 2026, termasuk penetapan prioritas liputan serta target yang akan dicapai. Diskusi berlangsung terbuka dan partisipatif dengan melibatkan seluruh anggota Pokja, sehingga rencana yang disusun diharapkan selaras dengan kebutuhan organisasi serta perkembangan situasi di lapangan.
Sejumlah anggota Pokja PWI Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengapresiasi pola diskusi yang mengedepankan keterbukaan dan kesetaraan. Mereka menilai rapat awal tahun tidak sekadar menjadi forum formal, tetapi juga wadah untuk menyatukan persepsi dan memperkuat rasa tanggung jawab kolektif terhadap tujuan organisasi.
Meski demikian, beberapa catatan kritis turut mengemuka dalam rapat tersebut. Tantangan seperti keterbatasan akses narasumber, tuntutan peningkatan kualitas pemberitaan, serta kebutuhan adaptasi terhadap perubahan regulasi dan perkembangan teknologi dinilai perlu mendapat perhatian serius. Para anggota berharap rencana kerja yang disusun tidak hanya bersifat ambisius, tetapi juga realistis serta didukung kebijakan dan sumber daya yang memadai.
Dari sisi independensi dan akuntabilitas, Ketua Pokja menegaskan komitmen untuk tetap bekerja secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Nilai integritas dan tanggung jawab ditegaskan sebagai prinsip utama dalam pelaksanaan tugas peliputan di lingkungan Kejaksaan, Pengadilan, dan Bea Cukai sepanjang tahun 2026.
Kegiatan silaturahmi dan rapat awal tahun ini ditutup dengan harapan bersama agar kebersamaan dan konsolidasi yang terbangun sejak awal tahun dapat menjadi modal sosial dalam menghadapi berbagai tantangan jurnalistik ke depan. Dengan soliditas yang kuat, Ketua Pokja PWI Kejaksaan dan Pengadilan Jakarta Timur beserta para rekan ataupun anggota Pokja PWI Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur diharapkan mampu meningkatkan kinerja, menjaga kepercayaan publik, serta menjalankan fungsi pers secara independen, berimbang, dan bertanggung jawab.
