Radarterkini.id, BATAM, – Nama perusahaan galangan kapal ternama di Batam, PT Marinatama Gemanusa Shipyard yang beralamat di Jl. Brigjen Katamso KM 6 Tanjung Uncang dan Sekupang, Batam, mendadak terseret dalam sorotan tajam publik. Minggu,(8/11/26)
Perusahaan yang sejak 1997 dikenal fokus pada pembuatan dan perbaikan kapal feri penumpang cepat, kapal patroli, dan kapal ikan itu diduga kuat dijadikan sebagai tempat penampungan dan penyaluran barang-barang yang masuk kategori non pabean atau barang tanpa dokumen kepabeanan resmi.
Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan, lokasi PT Marinatama yang luas dan memiliki akses langsung ke laut diduga dimanfaatkan sebagai tempat penampungan lory dan truk pengangkut barang. Lory-lory tersebut diduga keluar masuk mengangkut barang yang asal usul dan kelengkapan izin pengirimannya tidak jelas dan dipertanyakan.
Aktivitas bongkar muat di dalam area yang tertutup galangan kapal tersebut menimbulkan tanda tanya besar. Apakah barang-barang yang diangkut itu telah melalui prosedur kepabeanan resmi di Kawasan Pabean? Apakah sudah mengantongi dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan izin dari Bea Cukai Batam.
Padahal sesuai aturan, setiap pengiriman dan penyaluran barang impor maupun antar pulau wajib dilengkapi dengan dokumen manifest, surat jalan, dan dokumen pabean. Jika tidak, maka dapat dikategorikan sebagai penyelundupan dan pelanggaran UU Kepabeanan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen PT Marinatama Gemanusa Shipyard belum berhasil dikonfirmasi terkait dugaan penggunaan lokasi sebagai tempat penampungan lory pengangkut barang non pabean tersebut.
Tim redaksi masih terus berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak perusahaan, serta kepada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, KSOP Batam, dan Ditreskrimsus Polda Kepri untuk memastikan status legalitas dan izin kelengkapan pengiriman barang yang keluar masuk dari lokasi tersebut.
Publik mendesak aparat penegak hukum segera turun melakukan sidak dan audit menyeluruh ke lokasi PT Marinatama Gemanusa. Jika terbukti ada pelanggaran pabean, maka harus ditindak tegas tanpa pandang bulu, mengingat kerugian negara dari barang non pabean sangat besar.
Red
