RADARTERKINI.ID | JOMBANG — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf, memaparkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepengurusan PBNU Masa Khidmah 2021–2026 dalam Sidang Pleno Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), Jumat (28/8/2026).
Penyampaian laporan tersebut menjadi salah satu agenda penting dalam forum Muktamar NU ke-35 yang digelar di Jombang, Jawa Timur. LPJ memuat pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, perjalanan organisasi, hingga pengelolaan berbagai agenda selama masa kepengurusan.
Dalam pemaparannya, Gus Yahya menegaskan bahwa berbagai capaian yang diraih NU selama satu periode kepengurusan bukan merupakan keberhasilan individu maupun hasil kerja PBNU semata.
Menurutnya, perjalanan besar organisasi tersebut merupakan hasil ikhtiar dan kerja bersama seluruh unsur Nahdlatul Ulama, mulai dari jajaran PBNU di tingkat pusat, PWNU di tingkat provinsi, PCNU di tingkat kabupaten dan kota, MWCNU di tingkat kecamatan, hingga Ranting NU di tingkat desa dan kelurahan.
Selain struktur kepengurusan tersebut, lembaga, badan, pesantren, para kiai, ulama, serta warga Nahdlatul Ulama di berbagai daerah juga memiliki peran dalam menggerakkan berbagai program organisasi.
“Laporan ini bukan klaim atas keberhasilan, melainkan bentuk pertanggungjawaban atas ikhtiar yang telah kami lakukan,” menjadi inti pesan yang disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban tersebut.
Dalam kesempatan itu, Gus Yahya juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terjadi selama masa kepengurusan PBNU.
Permohonan maaf tersebut disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan kepada jajaran pengurus dalam menjalankan amanah organisasi.
Menurutnya, kekuatan NU selama ini tidak bertumpu pada satu atau beberapa tokoh. Organisasi tersebut terus tumbuh dan berkembang karena kekuatan nilai yang diwariskan para ulama pendiri.
Tradisi pesantren, keilmuan, persaudaraan, serta semangat pengabdian menjadi fondasi utama yang menjaga Nahdlatul Ulama tetap berdiri dan berkembang hingga saat ini.
Memasuki abad kedua, NU menghadapi tantangan baru yang membutuhkan kemampuan organisasi untuk terus berkembang tanpa meninggalkan nilai dan tradisi yang telah menjadi jati dirinya.
NU, menurut semangat yang disampaikan dalam sidang pleno tersebut, harus mampu berubah dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, tetapi tetap memiliki arah yang jelas dalam menjalankan khidmah kepada umat, bangsa, dan negara.
Tradisi harus semakin mengakar, sementara organisasi harus semakin berkembang. Independensi organisasi juga harus terus dijaga dan diteguhkan agar NU mampu menjalankan perannya secara mandiri.
Dalam laporan tersebut, Gus Yahya berharap seluruh ikhtiar yang telah dilakukan selama masa kepengurusan dapat menjadi bagian dari perjalanan panjang Nahdlatul Ulama.
Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, berbagai program dan kerja organisasi diharapkan mendapat keberkahan serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
NU juga diharapkan terus memperkuat persatuan, menjaga kemandirian organisasi, memperluas kesempatan bagi warga, serta menghadirkan nilai Islam yang membawa kemaslahatan bagi seluruh kehidupan atau rahmatan lil alamin.
Selain memaparkan perjalanan program organisasi, laporan pertanggungjawaban tersebut juga menyinggung pengelolaan keuangan selama masa khidmah kepengurusan.
PBNU turut melampirkan hasil audit eksternal dari Kantor Akuntan Publik sebagai bagian dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan organisasi.
Dalam laporan yang disampaikan di hadapan peserta Sidang Pleno Muktamar NU ke-35 itu, disebutkan terdapat saldo akhir sekitar Rp2 miliar.
Saldo tersebut diharapkan menjadi bagian dari keberkahan rezeki dan infak seluruh pihak yang telah mendukung perjalanan serta pengabdian Nahdlatul Ulama.
Setelah penyampaian LPJ oleh Ketua Umum PBNU, pimpinan sidang menyampaikan apresiasi kepada jajaran pengurus atas dokumen pertanggungjawaban yang telah disusun.
LPJ tersebut tidak hanya disampaikan secara lisan, tetapi juga dituangkan dalam dokumen tertulis yang cukup lengkap dengan ketebalan sekitar 860 halaman.
Pimpinan sidang menyampaikan bahwa dokumen tersebut dapat dipelajari oleh seluruh peserta Muktamar dan warga Nahdlatul Ulama.
Bahkan, kandungan dokumen tersebut dinilai dapat menjadi referensi bagi kalangan akademisi yang sedang melakukan penelitian maupun mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan magister dan doktoral.
Usai pemaparan laporan, pimpinan Sidang Pleno Muktamar ke-35 NU membuka ruang bagi peserta untuk memberikan tanggapan terhadap LPJ PBNU.
Untuk menjaga jalannya persidangan tetap tertib dan efektif, peserta yang hendak memberikan pandangan diminta menyampaikan aspirasi melalui perwakilan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU).
Tahapan penyampaian dan pembahasan LPJ tersebut menjadi bagian penting dalam Muktamar ke-35 NU sebagai forum evaluasi atas perjalanan kepengurusan PBNU Masa Khidmah 2021–2026.
Melalui proses tersebut, Muktamar diharapkan tidak hanya menjadi forum pergantian kepemimpinan, tetapi juga menjadi ruang evaluasi dan konsolidasi seluruh struktur Nahdlatul Ulama, mulai dari tingkat pusat hingga ranting, untuk melanjutkan perjalanan organisasi memasuki abad keduanya.
