RADARTERKINI.ID | JAKARTA – Rencana Presiden Prabowo Subianto menambah pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah Kalimantan dan Papua mendapat dukungan penuh dari Komisi II DPR RI. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kedaulatan negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan pembangunan PLBN tidak hanya berfungsi sebagai penjaga keamanan dan pertahanan negara, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan pembangunan nasional.
“Urgensi pembangunan PLBN jauh melampaui aspek pertahanan dan keamanan. Dalam paradigma pembangunan Presiden Prabowo, menjaga perbatasan harus berjalan beriringan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sana,” ujar Bahtra kepada wartawan, Selasa (30/6/2026).
Menurut Bahtra, terdapat empat alasan utama mengapa pembangunan PLBN harus terus diperluas. Pertama, kawasan perbatasan merupakan wajah terdepan Indonesia di mata negara tetangga sehingga PLBN harus menjadi simbol negara yang modern, berdaulat, tertata, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Kedua, PLBN diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dengan meningkatnya konektivitas, kawasan perbatasan berpotensi berkembang menjadi pusat perdagangan, logistik, pariwisata, hingga aktivitas ekonomi lintas negara yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Ketiga, pembangunan PLBN menjadi bagian dari pemerataan pembangunan nasional. Bahtra menegaskan Presiden Prabowo ingin memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau wilayah terdepan agar masyarakat perbatasan memperoleh layanan publik, infrastruktur, dan kesempatan ekonomi yang setara.
Keempat, masih banyak titik perbatasan yang belum memiliki PLBN sehingga aktivitas keluar-masuk orang dan barang masih berlangsung melalui jalur tidak resmi yang rawan dimanfaatkan untuk penyelundupan narkotika, perdagangan ilegal, maupun berbagai kejahatan lintas negara lainnya.
“Penambahan PLBN menjadi penting agar seluruh aktivitas lintas batas berlangsung melalui pintu resmi yang berada dalam pengawasan negara,” tegas Bahtra.
Ia menilai pembangunan PLBN merupakan investasi strategis jangka panjang karena negara tidak hanya menjaga batas wilayah, tetapi juga menghadirkan kesejahteraan, membuka peluang ekonomi, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat rasa keadilan bagi masyarakat di daerah perbatasan.
Bahtra juga mengungkapkan Indonesia memiliki panjang perbatasan darat sekitar 3.100 kilometer, yang meliputi perbatasan dengan Malaysia sepanjang sekitar 2.004 kilometer, Papua Nugini sekitar 824 kilometer dari Jayapura hingga Merauke, serta Timor Leste sekitar 268,8 kilometer.
Dengan kondisi geografis tersebut, sekitar 15 PLBN yang saat ini beroperasi dinilai masih belum mencukupi kebutuhan pengawasan dan pelayanan di kawasan perbatasan.
“Oleh karena itu, penambahan PLBN merupakan kebutuhan strategis agar negara semakin mampu menghadirkan pelayanan, pengawasan, dan pembangunan secara merata di kawasan perbatasan,” ujarnya, dikutip dari detikNews, Selasa (30/6/2026).
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan pemerintah akan membangun sejumlah PLBN baru di wilayah Kalimantan dan Papua sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Ya ini kan sementara baru 15 PLBN, kita masih perlu lagi di perbatasan Kalimantan Barat, Kalimantan Timur yang berbatasan dengan Serawak, kemudian Kalimantan Utara seperti Long Nawang dan Long Midang,” kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Selain Kalimantan, pemerintah juga akan menambah PLBN di wilayah perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Saat ini, pos lintas batas negara di kawasan tersebut baru terdapat di Skouw, Yetetkun, dan Sota.
