RADARTERKINI.ID | SAMBAS – Upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan nasional menghadapi tantangan serius di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Di tengah target besar tersebut, para petani justru mengaku belum merasakan dukungan nyata, sementara berbagai persoalan di lapangan terus membayangi proses produksi.
Permasalahan yang terjadi meliputi distribusi bantuan yang dinilai tidak merata, tingginya biaya produksi, hingga harga gabah yang anjlok saat panen. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa target swasembada pangan sulit tercapai jika tidak segera ditangani.
Bantuan benih yang seharusnya menjadi penopang awal produksi justru menuai keluhan. Selain sering datang terlambat, kualitas benih juga dianggap kurang optimal oleh petani.
“Kalau benih datang tidak tepat waktu, kami sudah rugi duluan. Belum lagi kualitasnya tidak selalu bagus,” ungkap seorang petani.
Selain itu, pola distribusi bantuan disebut tidak transparan. Program pertanian dinilai hanya menjangkau kelompok tertentu, sementara sebagian petani lainnya tidak mendapatkan bantuan.
“Yang dapat bantuan itu orang-orang tertentu saja. Kami yang lain harus beli sendiri dengan harga mahal,” ujar petani lainnya.
Kondisi ini mengindikasikan lemahnya pengawasan dalam penyaluran bantuan serta berpotensi menimbulkan ketimpangan di kalangan petani.
Di sisi lain, biaya produksi terus meningkat. Meski pupuk mendapat subsidi, petani tetap harus menanggung biaya tinggi untuk kebutuhan lain seperti benih dan pestisida. Hal ini membuat total biaya tanam hingga panen semakin besar.
Keberadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang diharapkan menjadi solusi juga belum sepenuhnya membantu. Tingginya biaya sewa alat, baik untuk pengolahan lahan maupun panen menggunakan combine harvester, justru menambah beban petani kecil.
“Alsintan itu harusnya membantu, tapi kenyataannya mahal. Kami tetap saja terbebani,” kata petani.
Masalah semakin kompleks saat panen tiba. Harga gabah justru mengalami penurunan, yang diduga akibat permainan tengkulak memanfaatkan lemahnya posisi tawar petani.
“Kami sudah keluar modal besar, tapi harga jatuh. Mau tidak mau tetap dijual,” keluh petani.
Rangkaian persoalan dari hulu hingga hilir ini menempatkan petani pada posisi yang lemah. Tanpa intervensi konkret dari pemerintah, target swasembada pangan dikhawatirkan hanya menjadi sekadar wacana.
Para petani pun mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pertanian, mulai dari transparansi distribusi bantuan, pemerataan program, pengawasan alsintan, hingga perlindungan harga gabah.
Jika tidak segera dibenahi, swasembada pangan yang digaungkan berpotensi menjadi jargon semata tanpa menghadirkan keadilan bagi para petani sebagai ujung tombak produksi.
