RADARTERKINI.ID | JAKARTA – Anggota DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Papua Induk, Yance Mote, menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar Tahun 2025 yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, pada Sabtu (20/12/2025).
Rapimnas I Partai Golkar 2025 dibuka secara resmi oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Dalam arahannya, Bahlil menegaskan komitmen Partai Golkar untuk terus mengawal dan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam agenda pembangunan nasional, ketahanan pangan, dan ketahanan energi.
Yance Mote menjelaskan bahwa Rapimnas merupakan forum strategis konsolidasi internal partai. Dalam forum tersebut ditegaskan kembali bahwa Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta seluruh keputusan Musyawarah Nasional (Munas) wajib dijalankan oleh seluruh jajaran Partai Golkar.
“Rapimnas ini menjadi momentum konsolidasi organisasi. Semua keputusan Munas, AD dan ART harus dilaksanakan secara konsisten. Dalam Rapimnas juga dibentuk Komisi A, B, dan C untuk membahas program strategis partai,” ujar Yance.
Dalam konteks politik nasional, Partai Golkar menargetkan kemenangan besar pada Pemilu 2029. Yance menegaskan bahwa Golkar menargetkan penambahan kursi legislatif di semua tingkatan, mulai dari DPR RI, DPR Provinsi, hingga DPR Kabupaten/Kota.
“Target Golkar jelas, berjaya pada Pemilu 2029 dengan penambahan kursi di seluruh level legislatif,” tegasnya.
Selain agenda politik, Yance Mote juga menyoroti perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap Papua, khususnya melalui kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) serta program ketahanan pangan dan ketahanan energi di Tanah Papua.
Menurutnya, arah kebijakan tersebut sangat positif untuk mendorong investasi dan membuka lapangan kerja, namun harus dilakukan dengan pendekatan kemanusiaan, bukan pendekatan militer.
“Sebagai anak Papua, saya berharap pembangunan dilakukan dengan pendekatan sosial dan kemanusiaan. Pemerintah perlu berdialog dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat secara terbuka, bukan dengan pendekatan kekuatan,” ujarnya.
Yance menegaskan bahwa masyarakat asli Papua tidak boleh dimarginalkan dalam arus investasi dan pembangunan. Menurutnya, rakyat Papua harus dilibatkan dan dilindungi, bukan digusur atau disingkirkan.
“Papua adalah bagian dari NKRI. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Penduduk Papua sekitar 1,7 juta jiwa, bagian dari 300 juta rakyat Indonesia, dan mereka harus menjadi subjek pembangunan,” katanya.
Ia berharap pemerintah pusat dapat mengelola pembangunan Papua secara bijak, sehingga masyarakat lokal mendukung penuh program ketahanan pangan dan energi. Papua, menurutnya, memiliki potensi sumber daya alam yang besar untuk mendukung masa depan Indonesia.
“Papua punya potensi besar untuk kemajuan bangsa. Pemerintah harus mengelolanya dengan baik, melalui pendekatan sosial dan kemanusiaan, bukan militer,” tutup Yance Mote.
